Kemarin, 15 Juli 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau versi Inggrisnya Commision of Truth and Friendship menyerahkan laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Timtim yang terjadi sekitar referendum. Komisi yang dibentuk sejak tiga tahun lalu oleh pemerintah RI dan eks provinsi ke-27 yang sekarang menjadi negara Timor Leste itu, menurut media2 lokal melaporkan kedua belah pihak bersalah. Itu versi media lokal tentunya, klo kita liat komentar2 dari media internasional Indonesia 100% 'divonis' bersalah. Dari pihak Indonesia, institusi TNI, POLRI, dan pemerintah disalahkan karena dianggap melakukan pembiaran terhadap aksi pembantaian, pengerusakan, dan pemerkosaan setelah jajak pendapat. Sementara dari pihak Timtim, yang waktu itu tentunya belum punya institusi resmi, juga dianggap bersalah karena melakukan berbagai tindak kekerasan hingga pembunuhan, lagi-lagi ini versi yang saya dengar dari media lokal. Mungkin kedua versi berita itu benar adanya. Bagaimanapun pada saat itu memang banyak korban yang berjatuhan. Dan sebagai orang Indonesia wajar kita menyesalkan hal itu.
Bagaimanapun Timtim saat itu dalam keadaan yang kacau. Bahkan mungkin sebagian warga Timtim saat itu menganggap Indonesia adalah 'penjajah' yang dengan kekuatan militer menindas mereka. Dan tentara sebagai alat negara yang didoktrin untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai cara tentunya juga akan melakukan tindakan keras terhadap para 'pemberontak'. Jadi 'wajar' tentunya banyak jatuh korban dari kedua belah pihak. Apalagi Timtim saat itu secara hukum masih bagian dari RI. Jadi Timtim tidak seperti Afghanistan atau Irak yang saat ini dijajah Amerika dan sekutu-sekutunya.
Tetapi ada suatu ironi dibalik semua ini. Sekali lagi, Timtim adalah kasus yang berbeda. Tindakan-tindakan menyimpang tentara dan polisi Indonesia, yang seharusnya jadi pelayan masyarakat, juga banyak terjadi. Tidak sedikit rakyat-yang bahkan tidak pernah berpikir untuk membuat negara sendiri-yang pernah ditekan, kehilangan haknya sebagai warga negara, dan bahkan kehilangan nyawa di tangan militer-tentara maupun polisi.
Terdapat banyak dosa-dosa tentara dan polisi Indonesia. Sebagian dari kita mungkin menjadi saksi berbagai kejadian yang mendorong bergulirnya reformasi. Bagaimana tentara menembaki mahasiswa Trisakti atau bagaimana tragedi Semanggi I dan II. Atau bagaimana 'oknum-oknum' berambut cepak membakar mall yang dipenuhi anak-anak dan melakukan perkosaan pada warga keturunan. Sebagian dari kita juga tahu tentang bagaiman perilaku oknum tentara di Aceh, Papua, Maluku, dan daerah lainnya. Kita pun tak bisa menutup mata tentang apa yang terjadi pada dekade 60-an. Ratusan ribu orang atau mungkin jutaan orang yang dicap komunis yang dibuang ke kamp-kamp konsentrasi atau dibantai di ladang-ladang, hutan, dan pantai. Sementara keluarga-keluarga mereka tak pernah tau apa yang terjadi dan menderita selama puluhan tahun akibat stigma masyarakat. Belum lagi kasus-kasus lain, baik yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi maupun tindak kriminal.
Polisi pun setali tiga uang. Mungkin karena sempat berada dibawah tentara hal yang sama juga terjadi. Polisi yang selalu mendengung-dengungkan slogan 'pengayom masyarakat' ternyata juga tidak lepas dari masalah yang sama. Kita tentu tahu bagaimana pelayanan sebagian polisi pada warga.
Tentara dan polisi masih terlalu arogan. Inilah mungkin yang menjadi salah satu masalah yang bapak tentara dan polisi kita harus selesaikan. Sejatinya tentara dan polisi harus menjadi pelayan rakyat, bukan sekedar alat yang pemerintah untuk menindas orang yang tidak sejalan apalagi jadi tuan dengan hak istimewa yang bisa seenaknya dalam bertindak. Atau ini memang sifat orang Indonesia yang punya kuasa. Karena itu kritik ini tidak hanya berlaku untuk pak polisi dan tentara saja, tetapi seluruh orang Indonesia. Kita harus banyak belajar bagaimana menjadi manusia yang lebih peduli, tidak hanya sekedar basa basi, dan belajar rendah hati.
Bagaimanapun Timtim saat itu dalam keadaan yang kacau. Bahkan mungkin sebagian warga Timtim saat itu menganggap Indonesia adalah 'penjajah' yang dengan kekuatan militer menindas mereka. Dan tentara sebagai alat negara yang didoktrin untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai cara tentunya juga akan melakukan tindakan keras terhadap para 'pemberontak'. Jadi 'wajar' tentunya banyak jatuh korban dari kedua belah pihak. Apalagi Timtim saat itu secara hukum masih bagian dari RI. Jadi Timtim tidak seperti Afghanistan atau Irak yang saat ini dijajah Amerika dan sekutu-sekutunya.
Tetapi ada suatu ironi dibalik semua ini. Sekali lagi, Timtim adalah kasus yang berbeda. Tindakan-tindakan menyimpang tentara dan polisi Indonesia, yang seharusnya jadi pelayan masyarakat, juga banyak terjadi. Tidak sedikit rakyat-yang bahkan tidak pernah berpikir untuk membuat negara sendiri-yang pernah ditekan, kehilangan haknya sebagai warga negara, dan bahkan kehilangan nyawa di tangan militer-tentara maupun polisi.
Terdapat banyak dosa-dosa tentara dan polisi Indonesia. Sebagian dari kita mungkin menjadi saksi berbagai kejadian yang mendorong bergulirnya reformasi. Bagaimana tentara menembaki mahasiswa Trisakti atau bagaimana tragedi Semanggi I dan II. Atau bagaimana 'oknum-oknum' berambut cepak membakar mall yang dipenuhi anak-anak dan melakukan perkosaan pada warga keturunan. Sebagian dari kita juga tahu tentang bagaiman perilaku oknum tentara di Aceh, Papua, Maluku, dan daerah lainnya. Kita pun tak bisa menutup mata tentang apa yang terjadi pada dekade 60-an. Ratusan ribu orang atau mungkin jutaan orang yang dicap komunis yang dibuang ke kamp-kamp konsentrasi atau dibantai di ladang-ladang, hutan, dan pantai. Sementara keluarga-keluarga mereka tak pernah tau apa yang terjadi dan menderita selama puluhan tahun akibat stigma masyarakat. Belum lagi kasus-kasus lain, baik yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi maupun tindak kriminal.
Polisi pun setali tiga uang. Mungkin karena sempat berada dibawah tentara hal yang sama juga terjadi. Polisi yang selalu mendengung-dengungkan slogan 'pengayom masyarakat' ternyata juga tidak lepas dari masalah yang sama. Kita tentu tahu bagaimana pelayanan sebagian polisi pada warga.
Tentara dan polisi masih terlalu arogan. Inilah mungkin yang menjadi salah satu masalah yang bapak tentara dan polisi kita harus selesaikan. Sejatinya tentara dan polisi harus menjadi pelayan rakyat, bukan sekedar alat yang pemerintah untuk menindas orang yang tidak sejalan apalagi jadi tuan dengan hak istimewa yang bisa seenaknya dalam bertindak. Atau ini memang sifat orang Indonesia yang punya kuasa. Karena itu kritik ini tidak hanya berlaku untuk pak polisi dan tentara saja, tetapi seluruh orang Indonesia. Kita harus banyak belajar bagaimana menjadi manusia yang lebih peduli, tidak hanya sekedar basa basi, dan belajar rendah hati.